admin
SIA (CanelNews)- Diduga beredar Surat Keterangan (SK) Kepala Desa (Kades) Merempan Hulu memperjualbelikan lahan konsesi PT Seraya Sumber Lestari (SSL). Bahkan lahan tersebut diperjualbelikan di market place Facebook.
Dalam SK jual beli lahan PT SSL yang diterima wartawan Senin (25/8), terlihat surat itu ditandangani Sumarlan pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2011.
Jual beli lahan milik PT SSL ini telah diakui Kepala Desa (Kades) Merempan Hulu, Sumarlan dalam pertemuan antara Pemkab Siak, PT SSL dan masyarakat Desa Tumang, Senin (21/7) lalu. Sumarlan menyebut bahwa ada warganya yang melakukan jual beli lahan tersebut.
Pada pertemuan itu, Sumarlan mengatakan pada tahun 2004 ada seseorang yang datang ke desanya yakni bernama Delta. Kala itu Delta berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengambil kayu di wilayah Desa Tumang.
“Jadi dengan dalil itu, masyarakat mengaku secara resmi sudah tidak ada masalah dengan perusahaan. Bahkan ada yang menjual dengan masyarakat lain,” katanya.
Sumarlan mengaku tidak ada sosialisasi mengenai lahan itu adalah kawasan hutan produksi yang merupakan areal konsesi PT SSL. Dia menyebutkan bahwa masyarakat telah menganggapnya legal lantaran ada terbit Surat Keterangan Tanah (SKT).
Kesempatan Sumarlan tadi langsung dihentikan oleh Bupati Siak Afni Zulkifli yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
“Sudah jangan banyak- banyak.Sudah, sudah dulu banyak cakap nanti kena bapak
Kendati begitu Sumarlan masih terus bercerita bahwa masyarakat telah mengklaim bahwa bahan tersebut milik mereka.
“Gak apa apa buk,” kata Sumarlan.
Mengenai kawasan hutan, Sumarlan dalam pertemuan itu juga menegaskan bahwa secara fisik hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui batasan kawasan hutan di wilayah desanya tersebut.
Ia juga mengatakan PT SSL tidak melakukan sosialisasi mengenai kawasan hutan kepada masyarakat. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Egyanti Manajer PT SSL yang mengatakan bahwa sosialisasi kawasan hutan produksi pernah pihaknya sampaikan kepada Kades Marempan Hulu.
Bupati Siak Afni menyatakan memang setelah di koreksi, ini adalah kesalahan Pemkab Siak.Masyarakat berani melakukan pengelolaan lahan tersebut hanya berdasarkan SKT.
SKT kata Afni, memang dapat dikeluarkan, namun surat tersebut bukan melegalkan lahan tersebut.
“Kalaulah, informasi itu sampai mungkin ini tidak terjadi,” ungkapnya. (K).
